RBDCOTAX, Jakarta: Rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (27/11/2025) berubah panas ketika para anggota dewan menuntut penjelasan atas merosotnya penerimaan pajak tahun ini. Satu per satu anggota DPR melontarkan pertanyaan keras, sementara Purbaya berupaya menepis anggapan bahwa pemerintah gagal mengoptimalkan penerimaan negara.

Data yang dipaparkan Kementerian Keuangan menunjukkan kondisi yang tidak ideal: penerimaan pajak hingga Oktober hanya Rp 1.459 triliun, baru 70,2% dari target Rp 2.076,9 triliun. Dengan sisa waktu satu bulan, jurang pencapaian yang lebih dari Rp 600 triliun membuat anggota dewan menekan Purbaya untuk memberikan jawaban lugas.

Menghadapi serangan bertubi-tubi, Purbaya memilih menjelaskan akar persoalan dengan tegas. Ia mengatakan bahwa merosotnya penerimaan tidak bisa dilepaskan dari melambatnya ekonomi pada awal tahun yang membuat banyak perusahaan tidak dalam posisi mampu menyetor pajak optimal.

“Bisnisnya lagi susah. Kalau dipajaki saat lagi rugi, pasti ribut. Uangnya juga nggak ada,” ujarnya. “Ini realitas lapangan yang harus kita lihat bersama.”

Penjelasan itu membuat suasana sedikit mencair, namun sebagian anggota DPR tetap mendesak agar pemerintah tidak berlindung di balik alasan ekonomi.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah agresif hanya demi mengejar target dalam hitungan minggu. Baginya, memaksa masyarakat dan dunia usaha membayar lebih di tengah ekonomi yang masih rapuh justru akan merusak roda pertumbuhan.

“Ekonominya masih susah. Masa kita tekan masyarakat kita sendiri? Tekan pengusaha kita? Kita bisa hancur,” kata Purbaya yang langsung membuat beberapa anggota dewan terdiam.

Ia menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi adalah fondasi utama bagi keberhasilan pajak, bukan sebaliknya.

Di tengah ketegangan, Purbaya sempat melontarkan candaan yang menohok dan mengundang tawa sebagian anggota dewan.

“Saya juga mau kalau bisa kita hajar penerimaan pajak. Mulai dari anggota DPR pajaknya kita naikin ya?” ujar Purbaya sambil tersenyum. “Tapi nanti saya digebuk.”

Candaan satir itu mempertegas pesannya: menaikkan pajak secara tiba-tiba, bahkan kepada pejabat sekalipun, bukan langkah yang tepat di tengah ekonomi yang belum pulih.

Menteri Keuangan itu kemudian menegaskan bahwa pemerintah akan kembali mengkaji berbagai jenis pajak yang saat ini tertunda. Namun langkah tersebut hanya akan dilakukan setelah pertumbuhan ekonomi kembali stabil.

“Kalau pertumbuhan bisa tembus 6% tahun depan, barulah kita kenakan pajak-pajak yang selama ini ditahan,” ujarnya. “Kalau rakyat lebih mudah dapat kerja dan kondisi lebih makmur, mereka tidak akan marah ketika dipajaki.”

Dengan pernyataan itu, Purbaya menutup rapat yang penuh ketegangan namun diselimuti harapan bahwa pemulihan ekonomi akan menjadi landasan fiskal yang lebih sehat di 2026.

RBDCOTAX, Jakarta: Langkah tegas pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan akhirnya membuahkan hasil nyata bagi kas negara. Operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bukan hanya menata ulang pemanfaatan lahan, tetapi juga meningkatkan disiplin pembayaran pajak di sektor kehutanan, perkebunan, hingga pertambangan. Total Rp 1,75 triliun tambahan penerimaan pajak berhasil diraih hingga 21 November 2025.

Dalam pemaparannya di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025), Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut tren kepatuhan pajak meningkat signifikan sejak Satgas PKH mulai bekerja. Kenaikan tersebut setara dengan lonjakan 20,22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Penegakan tata kelola kawasan hutan memberikan efek psikologis sekaligus efek ekonomi. Wajib pajak kini lebih patuh membayar kewajibannya,” ujar Bimo.

Pelunasan Utang Pajak Mendominasi

Tambahan penerimaan Rp 1,75 triliun bukan berasal dari satu pintu saja. Satgas PKH memaksimalkan empat lini kegiatan yang menghasilkan setoran ke negara:

• Pendaftaran PBB-P5L (lahan perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan lainnya);

• Pemeriksaan PBB-P5L, yang menyumbang sekitar Rp 180 juta;

• Pengawasan pembayaran pajak, menghasilkan Rp 138,39 miliar;

• Percepatan pelunasan utang pajak, menjadi tulang punggung dengan Rp 1,61 triliun.

Menurut Bimo, dominasi pelunasan utang pajak menunjukkan bahwa langkah penertiban kawasan hutan memberi tekanan positif bagi wajib pajak yang selama ini abai.

Setoran Pajak di Luar Kewajiban Bulanan Ikut Meroket

Dampak Satgas PKH tidak berhenti pada penerimaan tambahan. Setoran pajak di luar kewajiban bulanan juga meningkat tajam. Dari sebelumnya Rp 25,86 triliun, kini mencapai Rp 31,08 triliun.

Angka tersebut dianggap sebagai indikasi bahwa pelaku industri yang bergerak di kawasan hutan mulai memperhitungkan risiko jika menunda kewajiban perpajakan.

Sinergi Tiga Unit Kemenkeu Jadi Motor Penggerak

Satgas PKH dibentuk melalui kerja sama tiga unit Kementerian Keuangan: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). DJP memegang peran penting dalam mengamankan penerimaan pajak serta memperbaiki ekosistem kepatuhan.

“Kami hadir bukan sekadar untuk menagih pajak, tetapi memastikan tata kelola dan sinergi antarlembaga berjalan lebih efisien,” tegas Bimo.

Pemerintah menilai keberhasilan Satgas PKH menjadi preseden bahwa penataan kawasan hutan tidak hanya berdampak pada sektor lingkungan dan pemanfaatan lahan, tetapi juga memberikan suntikan signifikan terhadap penerimaan negara. Ke depan, pemerintah memastikan langkah penertiban akan terus diperluas agar tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam semakin berkelanjutan.

RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengonfirmasi adanya penurunan tipis kontribusi penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada Oktober 2025. Meski koreksinya tidak besar, sektor ini masih menjadi salah satu pilar penerimaan negara.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyebut kontribusi pajak sektor pertambangan kini berada di level 11,4% terhadap total penerimaan pajak nasional. Persentase tersebut melemah dibandingkan periode yang sama pada 2024.

“Memang ada penurunan tipis atas kontribusi pajak pertambangan pada Oktober 2025. Walaupun demikian, sektor ini tetap menjadi penyumbang signifikan dalam struktur penerimaan pajak,” ujar Bimo pada Senin (24/11/2025).

Berdasarkan data DJP, realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan mencapai Rp205,7 triliun per Oktober 2025, atau turun 0,7% dibandingkan Rp207,1 triliun pada Oktober 2024.

Pelemahan yang terjadi tidak merata di seluruh subsektor. Subsektor minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang penurunan terbesar dengan koreksi 0,5%, seiring menurunnya harga minyak mentah Brent sekitar 4% di pasar global. Dampak langsungnya dirasakan pada penerimaan pajak perusahaan migas.

Selain migas, jasa penunjang pertambangan, batu bara, dan nikel juga mencatat perlambatan. Namun tidak semuanya menunjukkan tren negatif. Subsektor pertambangan nonmigas justru mencatat pertumbuhan sebesar 2,2%, menjadi bantalan yang menahan penurunan lebih dalam.

Di tengah pelemahan pertambangan, sektor pengolahan dan aktivitas keuangan tampil sebagai penyeimbang. Sektor pengolahan membukukan pertumbuhan 2,3%, dengan realisasi Rp502,3 triliun per Oktober 2025, sementara sektor keuangan tumbuh 5,1% menjadi Rp207,5 triliun.

RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah menyiapkan langkah fiskal agresif untuk memastikan ekonomi nasional tumbuh kuat hingga akhir 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa seluruh instrumen anggaran negara diarahkan agar manfaatnya lebih terasa langsung oleh masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas sektor usaha.

Suahasil menuturkan bahwa langkah pertama yang ditempuh pemerintah adalah menata ulang struktur belanja negara. Kementerian Keuangan disebut telah melakukan penyisiran anggaran sejak awal tahun untuk mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan, sehingga ruang fiskal dapat dialihkan ke program-program yang memberikan dampak nyata. “Fokus kita adalah memastikan setiap rupiah bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk mendanai sejumlah program prioritas baru di tahun 2025, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Program-program tersebut menjadi salah satu pondasi untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas SDM, serta mendorong aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga menggenjot percepatan belanja APBN yang nominalnya mencapai Rp3.500 triliun. Percepatan ini diharapkan menjadi mesin penggerak berbagai sektor ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta menekan tingkat kemiskinan. Suahasil menyebut percepatan belanja bukan sekadar penyaluran anggaran, melainkan upaya memastikan realisasi anggaran dapat menstimulasi ekonomi secara langsung pada kuartal-kuartal akhir tahun.

Tak hanya melalui belanja negara, pemerintah juga mengintervensi sisi moneter dengan menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di perbankan, dari posisi sebelumnya di Bank Indonesia. Penempatan tersebut didesain untuk memperkuat likuiditas perbankan, menurunkan suku bunga kredit, dan mendorong masuknya investasi baru akibat pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha.

Wamenkeu memandang bahwa kebijakan fiskal harus berjalan berdampingan dengan reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Pemerintah disebut terus memperkuat fondasi ekonomi melalui pengembangan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang menopang produktivitas dunia usaha. Belanja APBN yang setara 14 persen dari PDB diarahkan untuk mendukung delapan program prioritas nasional, termasuk hilirisasi industri yang dinilai sebagai motor penguatan ekonomi jangka panjang.

Menurut Suahasil, kombinasi efisiensi anggaran, percepatan belanja, dan dukungan likuiditas menjadi kunci untuk menjaga arah ekonomi nasional tetap positif. Pemerintah berharap strategi tersebut dapat menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif pertumbuhan yang bukan hanya tercermin pada angka PDB, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.

RBDCOTAX, Jakarta: Para pedagang barang bekas di Pasar Senen membawa keluhan mereka langsung ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR. Mereka meminta pemerintah berhenti memberantas usaha thrifting dan mulai memberikan jalur legal. Bahkan, para pedagang menyatakan kesediaannya membayar pajak jika pemerintah membuka pintu legalisasi.

Rifai Silalahi, salah satu pedagang yang hadir, mengatakan bisnis thrifting telah lama menjadi sumber kehidupan jutaan orang. “Ada sekitar 7,5 juta orang yang menggantungkan hidup dari thrifting. Kalau usaha ini dimatikan, 7,5 juta orang itu mau makan apa?” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (19/11/2025).

Ia menggambarkan thrifting sebagai usaha lintas generasi yang telah menghidupi keluarga dari Sabang sampai Merauke. Rifai menegaskan, para pedagang tidak menolak aturan dan justru siap membayar pajak. Kondisi sekarang, kata dia, pedagang justru terbebani pungutan dari oknum hingga mencapai Rp 550 juta per kontainer agar barang bekas dapat masuk ke Indonesia secara ilegal. “Kalau legal, bayar pajak jauh lebih murah. Sekarang justru oknum yang menikmati,” ungkapnya. Ia menyebut sekitar 100 kontainer barang bekas ilegal masuk setiap bulan karena minimnya jalur resmi.

Jika legalisasi penuh masih sulit dilakukan, Rifai mengusulkan pemerintah menerapkan skema larangan terbatas atau kuota impor. Menurutnya, pembatasan tetap bisa diterapkan tanpa mematikan usaha rakyat kecil.

Wakil Ketua BAM DPR, Adian Napitupulu, menilai pemerintah perlu menempatkan isu thrifting dalam konteks yang lebih luas. Ia memaparkan data global yang menunjukkan 67% generasi milenial dan Gen Z gemar thrifting bukan sekadar karena harga murah, tetapi karena kepedulian terhadap lingkungan. Produksi satu celana saja dapat menghabiskan 3.781 liter air, sehingga pakaian bekas menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan bagi generasi muda.

Adian juga menekankan bahwa impor barang bekas bukan hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat, Belanda, hingga Rusia juga tercatat mengimpor barang thrifting bernilai triliunan rupiah. “Artinya, perdagangannya global. Kita harus memahami gambaran besarnya agar kebijakan yang dibuat tidak merugikan masyarakat kecil,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa regulator perlu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan fakta ekonomi, sosial, dan tren global agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar adil.

RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memperkuat transformasi digitalnya dengan merilis Layanan Validasi dan Registrasi Massal NIK Pegawai melalui Portal NPWP versi 2.1. Fitur baru ini menjadi tonggak penting dalam pemutakhiran data perpajakan berbasis identitas tunggal (NIK) yang terhubung langsung dengan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).

Portal baru tersebut dapat diakses melalui portalnpwp.pajak.go.id dan dirancang untuk menjawab kebutuhan pemberi kerja—baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah—yang harus memadankan data identitas pegawai secara cepat dan akurat. Melalui satu unggahan berkas, pemberi kerja dapat memeriksa kesesuaian NIK, nama, nomor telepon, dan email ratusan hingga ribuan pegawai sekaligus. Jika datanya cocok, sistem otomatis meregistrasikan NIK sebagai identitas pajak yang sah.

Langkah ini mempercepat proses integrasi data pegawai dengan Coretax, sekaligus menghapus ketergantungan pada NPWP sementara (format 999xxx) dalam penerbitan bukti pemotongan pajak. Dengan data yang tervalidasi sejak awal, proses pelaporan dan administrasi perpajakan ke depan akan jauh lebih efisien.

Sebagai pendamping layanan tersebut, DJP juga merilis Panduan Resmi “Validasi & Registrasi Massal NIK” yang memuat petunjuk lengkap, mulai dari:

1. pembuatan akun pemberi kerja di Portal NPWP;

2. penyusunan dan pengunggahan berkas massal;

3. pengecekan status validasi dan registrasi;

4. hingga prosedur penerbitan ulang bukti potong setelah NIK berhasil diregistrasi.

Panduan dapat diunduh melalui ikon PDF yang disediakan dan dibagikan secara luas menggunakan tautan resmi: s.kemenkeu.go.id/validasiNIK.

DJP mengajak seluruh pemberi kerja untuk segera memanfaatkan layanan baru ini. Validasi dan pemadanan identitas yang tepat akan memastikan data perpajakan pegawai terintegrasi dengan baik, mendukung kelancaran administrasi di era Coretax, sekaligus meningkatkan akurasi dan transparansi pelayanan pajak nasional.

RBDCOTAX, Jakarta: Regulator keuangan Jepang tengah menyiapkan reformasi besar untuk industri aset kripto. Otoritas Jasa Keuangan (FSA) mempertimbangkan paket regulasi yang tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga memberikan keringanan pajak signifikan bagi para trader.

Menurut laporan Asahi, Senin (17/11), aturan ini akan berlaku untuk ratusan jenis aset kripto yang diperdagangkan di Jepang. Pemerintah ingin memastikan aktivitas di sektor ini berada dalam kerangka hukum yang lebih rapi dan setara dengan pasar keuangan konvensional.

Dalam rencana tersebut, aset kripto akan masuk kategori produk keuangan yang tunduk pada larangan insider trading. Siapa pun yang memanfaatkan informasi penting yang belum dipublikasikan untuk meraih keuntungan pribadi akan dianggap melanggar, sama seperti di pasar saham.

FSA juga menyiapkan aturan yang mewajibkan bursa mengungkapkan informasi vital secara lebih terbuka—mulai dari risiko volatilitas hingga detail operasional yang relevan. Transparansi ini dipandang penting untuk memperkuat perlindungan investor.

Aturan baru diperkirakan membuka peluang bagi bank dan perusahaan asuransi untuk menawarkan aset kripto melalui anak usaha sekuritas mereka. Langkah ini menjadi sinyal bahwa Jepang ingin membawa kripto lebih dekat ke dunia keuangan arus utama tanpa abai risiko.

Sorotan terbesar muncul dari sisi perpajakan. FSA berencana menetapkan tarif pajak tetap 20% untuk keuntungan kripto, jauh lebih rendah dari tarif progresif saat ini yang bisa menyentuh 55%. Penurunan ini diyakini dapat membuat Jepang lebih kompetitif sebagai pusat perdagangan aset digital di kawasan Asia.

FSA menargetkan proposal legislasi dapat masuk dalam agenda sidang parlemen reguler tahun depan. Jika lolos, Jepang akan memiliki kerangka regulasi kripto yang lebih modern dan seimbang: ketat terhadap manipulasi, tetapi ramah terhadap pertumbuhan industri.

RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi penunggak pajak untuk bersembunyi. Melalui kewenangan yang diberikan undang-undang, DJP dapat mengunci rekening bank wajib pajak yang terus menunda pembayaran, sekaligus memastikan setiap rupiah yang menjadi hak negara tetap masuk ke kas negara.

Landasan hukumnya kokoh. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mengatur mekanisme Surat Paksa, memberi DJP wewenang mengambil tindakan lanjutan bila wajib pajak tetap mengabaikan teguran. UU ini menempatkan DJP sebagai penegak hukum dalam penagihan pajak, bukan sekadar pengingat kewajiban.

Kedua, kekuatan eksekusinya ditopang PMK 61 Tahun 2023 yang memerintahkan bank untuk langsung menahan dana wajib pajak sebesar nilai utang pajak ditambah biaya penagihan saat menerima permintaan resmi dari DJP. Pada Pasal 29 dan Pasal 30, bank bahkan diwajibkan membantu penuh tanpa pengecualian. Dengan aturan ini, pintu manuver para penunggak pajak ditutup rapat.

Kewenangan tersebut baru-baru ini digunakan secara masif di Sumatera Utara. Dalam langkah yang digambarkan banyak pihak sebagai “penertiban besar-besaran”, Kanwil DJP Sumatera Utara I memblokir rekening 310 wajib pajak yang tak kunjung melunasi kewajiban mereka. Total utang pajak yang dibidik mencapai angka mencengangkan: Rp119 miliar.

Operasi tersebut berlangsung pada Kamis (30/10/2025), melibatkan sembilan KPP dan difasilitasi dua bank besar di Medan. Semua dilakukan terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran.

“Rekening diblokir karena wajib pajak sudah diberikan surat teguran bahkan surat paksa, tetapi tidak juga melunasi,” tegas DJP dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2025).

Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa era “menunggak pajak sambil berpura-pura lupa” sudah selesai. Dengan payung hukum yang jelas, DJP memastikan tindakan pemblokiran akan terus menjadi alat strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan mengamankan penerimaan negara.

RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyoroti temuan terbaru mengenai ketidaksesuaian antara pertumbuhan kekayaan sejumlah wajib pajak dengan pelaporan pajaknya. Data lapangan menunjukkan adanya kelompok wajib pajak yang mengalami peningkatan aset secara signifikan dari tahun ke tahun, namun kontribusi pajaknya tetap stagnan.

Pemeriksa Pajak Madya KPP Madya Karawang, Joko Ismuhadi, mengungkapkan bahwa fenomena tersebut bukan insiden tunggal, melainkan pola berulang yang terus muncul dalam pemeriksaan. “Aset para wajib pajak meningkat, tetapi laporan pajaknya tidak menunjukkan pertumbuhan yang seharusnya muncul seiring peningkatan tersebut,” ujarnya dalam kegiatan Pusdiklat Pajak, Kamis (13/11/2025).

Menurut Joko, kondisi ini berkaitan erat dengan shadow economy, yaitu aktivitas ekonomi—baik legal maupun ilegal—yang tidak tercatat secara menyeluruh dalam sistem perpajakan. Praktik semacam ini membuat sebagian pertumbuhan kekayaan tidak terlapor sehingga tidak terjangkau oleh pengenaan pajak.

Untuk mengidentifikasi ketidakwajaran tersebut, Joko mengembangkan pendekatan analitis yang ia sebut mathematical accounting equation. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan hubungan antara aset, laba, dan kewajiban pajak. “Secara prinsip, bila aset tumbuh maka profit dan pajaknya juga semestinya meningkat. Jika tidak bergerak, berarti ada indikasi penghindaran atau ketidakpatuhan,” jelasnya.

Joko menambahkan bahwa metode ini membantu pemeriksa pajak menemukan pola sejak tahap awal, sebelum ketidaksesuaian berkembang menjadi potensi pelanggaran. Ia menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara peningkatan aset dan pelaporan pajak dapat menjadi indikator awal adanya manipulasi data keuangan atau aktivitas usaha yang disembunyikan.

Melalui temuan ini, DJP menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang mengalami pertumbuhan harta tidak wajar. Pendekatan analitis tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak praktik penghindaran pajak, sekaligus memastikan setiap peningkatan kekayaan tercermin secara benar dalam pelaporan pajak.