RBDCOTAX, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas praktik penggelapan pajak dan persekongkolan antara aparat pajak dengan pelaku usaha. Langkah tegas tersebut ditempuh sebagai bagian dari strategi meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) hingga mencapai level 12 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Purbaya menyampaikan bahwa praktik-praktik tidak sehat yang selama ini menjadi sumber kebocoran penerimaan negara tidak akan lagi ditoleransi. Ia menegaskan pemerintah telah mengambil langkah penindakan nyata terhadap sejumlah kasus yang terungkap. “Kami tidak akan membiarkan lagi penggelapan pajak atau kongkalikong antara pajak dengan para pelaku usaha. Kan banyak tuh, makanya ditangkap kemarin. Kami beresin itu,” ujar Purbaya, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, pembenahan internal di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi kunci utama untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara. Pemerintah telah melakukan rotasi pegawai di sejumlah unit strategis, termasuk Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, guna memperkuat integritas dan tata kelola institusi.

Purbaya menjelaskan bahwa rotasi tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi secara menyeluruh, dengan menempatkan sumber daya manusia terbaik pada posisi yang tepat dan pada momentum yang sesuai. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan di sektor penerimaan negara.

Selain pembenahan internal, Kementerian Keuangan juga terus mengoptimalkan pemanfaatan sistem Coretax sebagai tulang punggung modernisasi administrasi perpajakan. Sistem tersebut dipadukan dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memperkuat analisis risiko dan mendeteksi pola-pola penghindaran pajak secara lebih dini dan akurat.

Salah satu fokus utama pengawasan berbasis teknologi tersebut adalah praktik underinvoicing dalam kegiatan ekspor. Purbaya mengungkapkan bahwa pemerintah telah menemukan indikasi kuat praktik penggelembungan harga di luar negeri dan penurunan harga secara sengaja di dalam negeri, khususnya pada komoditas strategis. “Ekspor minyak kelapa sawit (CPO) banyak sekali yang ketahuan underinvoicing. Harga dimurahin di sini, di luar negeri dijualnya lebih tinggi, bahkan bisa dua kali lipat. Nanti akan kami kejar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengakui bahwa menentukan level ideal rasio perpajakan untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bukanlah perkara mudah. Ruang fiskal yang terbatas membuat kenaikan tax ratio tidak dapat dilakukan secara instan dan memerlukan upaya ekstra, baik dari sisi kebijakan maupun penegakan hukum.

Meski demikian, ia meyakini fondasi fiskal Indonesia saat ini cukup kuat untuk bergerak menuju rasio perpajakan di kisaran 11 hingga 12 persen. “Itu sudah aman sekali, tetapi biasanya memang enggak gampang. Perlu ekstra usaha,” ujarnya.

Sebagai gambaran, rasio pajak Indonesia dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil di kisaran 10 persen. Pada 2022, rasio pajak tercatat sebesar 10,38 persen, kemudian turun tipis menjadi 10,31 persen pada 2023, dan kembali melemah ke level 10,08 persen pada 2024. Pemerintah berharap rangkaian pembenahan struktural dan pemanfaatan teknologi dapat mendorong perbaikan rasio tersebut secara berkelanjutan. 

RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi melakukan penonaktifan massal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik istri yang tercatat sebagai tanggungan dalam Daftar Unit Keluarga (DUK) suami. Kebijakan ini berlaku otomatis berdasarkan data per 25 Januari 2026 dan menjadi bagian dari upaya penyederhanaan administrasi perpajakan keluarga.

Melalui keterangan resminya di media sosial, DJP menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Dengan skema ini, kewajiban perpajakan cukup dijalankan melalui satu pintu, yakni kepala keluarga.

“Langkah ini sebenarnya ditujukan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga kewajiban perpajakan cukup dijalankan melalui satu pintu, yaitu kepala keluarga,” tulis DJP dalam pengumuman resminya, dikutip Jumat (30/1/2026)..

Dengan kebijakan tersebut, istri yang pada tanggal 25 Januari 2026 tercatat sebagai tanggungan suami secara otomatis berstatus wajib pajak nonaktif. Konsekuensinya, kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi hanya dilakukan oleh suami.

DJP menegaskan bahwa perubahan status ini tidak menghapus data perpajakan istri, melainkan hanya menonaktifkan kewajiban administratifnya selama masih tercatat sebagai tanggungan. Artinya, seluruh penghasilan keluarga akan dilaporkan secara terintegrasi melalui NPWP suami.

Meski demikian, DJP tetap membuka opsi bagi istri yang ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah, baik karena memilih pengenaan pajak terpisah (MT) maupun karena status pisah harta (PH). Dalam kondisi tersebut, NPWP istri dapat diaktifkan kembali melalui sistem Coretax.

Proses pengaktifan ulang ini memerlukan tindakan dari kedua belah pihak. Pada akun Coretax milik istri, pengguna perlu masuk ke menu “Profil Saya” dan mengubah kategori profil menjadi MT (Memilih Terpisah) atau PH (Pisah Harta). Selanjutnya, melalui akun Coretax suami, status istri pada DUK harus diubah menjadi “Kepala Keluarga Lain (MT/PH)”.

Setelah pembaruan data tersebut selesai, istri diwajibkan mengajukan permohonan “Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Aktif” yang tersedia di menu “Profil Saya”. DJP menyebut pengajuan ini penting agar sistem kembali mengakui istri sebagai wajib pajak aktif dengan kewajiban pelaporan mandiri.

Kebijakan penonaktifan massal ini menjadi bagian dari penataan administrasi perpajakan berbasis keluarga yang terintegrasi dengan Coretax. DJP berharap langkah tersebut dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan akurasi profil wajib pajak, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah memposisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebagai poros utama dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dan investasi guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini ditempuh di tengah tantangan global dan kebutuhan menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan investasi berjalan dalam satu arah. Menurutnya, sinkronisasi antarkebijakan menjadi kunci agar APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen belanja, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi.

“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Dari sisi fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Penguatan kualitas belanja juga diarahkan untuk menekan potensi kebocoran, sehingga APBN mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja negara dalam APBN 2026 dirancang tidak hanya untuk menopang pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas nasional, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.

Sementara itu, pada sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan arah fiskal. Sinergi ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta menciptakan ruang pembiayaan yang sehat bagi APBN.

Dari sisi investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan investasi. Satgas ini menjalankan mekanisme debottlenecking melalui penyelesaian masalah secara rutin dan terstruktur, sehingga proses investasi tidak terhambat oleh persoalan regulasi maupun administratif.

Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang khusus untuk membahas kendala yang dihadapi pelaku usaha. Forum tersebut menjadi sarana percepatan pengambilan keputusan, sekaligus sinyal bahwa pemerintah aktif menjaga iklim investasi tetap kondusif dan memberikan kepastian bagi investor.

Seluruh instrumen kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka ini, APBN 2026 disusun dengan pendekatan ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam postur APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Angka tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah sebesar Rp666,27 miliar.

Sementara itu, belanja negara dirancang mencapai Rp3.842,73 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp692,99 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sejalan dengan upaya menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal. 

RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini dinilai tidak hanya memberikan keringanan bagi konsumen, tetapi juga berpotensi besar menggerakkan industri manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut. Menurutnya, perpanjangan insentif menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sektor-sektor yang memiliki keterkaitan luas dengan industri nasional.

“Kebijakan PPN DTP ini memberi napas bagi sektor properti dan sekaligus menyentuh banyak subsektor industri. Dampaknya tidak berhenti di pembelian rumah saja, tetapi ikut menggerakkan produksi di dalam negeri,” kata Agus di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025. Melalui aturan ini, pemerintah menanggung 100 persen PPN terutang untuk bagian harga jual hingga Rp2 miliar, dengan batas harga rumah maksimal Rp5 miliar. Program ini berlaku bagi rumah baru siap huni yang diserahkan pertama kali pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026.

Agus menilai, kebijakan ini akan membantu masyarakat khususnya pembeli rumah pertama mengurangi beban pembiayaan. Pada saat yang sama, geliat transaksi properti diperkirakan memicu aktivitas produksi di berbagai industri pendukung.

Sektor properti memiliki rantai pasok yang panjang, mulai dari industri semen, keramik, kaca, logam dasar, hingga furnitur, material bangunan, dan peralatan rumah tangga. Setiap dorongan pada sektor properti otomatis meningkatkan permintaan produk dalam negeri.

“Dengan aktivitas pembangunan yang kembali bergerak, utilisasi pabrik meningkat, serapan tenaga kerja membaik, dan stabilitas produksi di sektor manufaktur bisa terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberlanjutan insentif hingga 2026 memberi kepastian bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi. Industri dinilai memiliki ruang lebih luas untuk memperkuat rantai pasok domestik dan meningkatkan daya saing.

Di tengah ketidakpastian global, kebijakan fiskal seperti PPN DTP dianggap penting sebagai penopang pertumbuhan berbasis permintaan domestik. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian dinilai menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Agus optimistis, perpanjangan insentif PPN untuk sektor properti akan menjadi instrumen efektif untuk mendongkrak industri sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian tetap terjaga. (bl)

RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah kembali merombak cara mengawasi kepatuhan perpajakan. Melalui PMK Nomor 111 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak lagi menempatkan pengawasan sebagai alat penindakan semata. Sebaliknya, regulasi baru ini menekankan pendekatan dialog, pembinaan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak terutama di tengah sistem self-assessment yang menuntut kejujuran pelaporan.

Di balik terbitnya aturan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kewajiban perpajakan tidak membebani, tetapi dipahami. Negara mengakui, tidak sedikit ketidakpatuhan muncul karena ketidaktahuan, bukan niat menghindar. Karena itu, PMK 111/2025 memberi ruang lebih luas bagi edukasi sebelum tindakan korektif diambil.

Dalam aturan ini, DJP tetap memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan. Namun setiap langkahnya diikat prosedur, dokumentasi, serta standar yang jelas. Dengan begitu, wajib pajak mengetahui hak, kewajiban, dan batasan yang dimiliki fiskus. Transparansi menjadi kunci untuk mengurangi kecurigaan, sekaligus membangun kepercayaan.

Menariknya, pengawasan kini tidak hanya menyasar wajib pajak yang sudah terdaftar. Mereka yang seharusnya telah memiliki kewajiban pajak, tetapi belum mendaftar, juga menjadi perhatian. Bukan dalam konteks “memburu”, melainkan memastikan mereka mendapat penjelasan mengenai proses administrasi dan konsekuensi hukumnya.

DJP juga mengusung pendekatan berbasis data. Pengawasan dilakukan setelah penelitian informasi dan aktivitas ekonomi yang terekam dalam sistem. Artinya, setiap undangan klarifikasi, kunjungan, atau surat penjelasan memiliki dasar yang objektif bukan karena perkiraan atau subjektivitas petugas.

Di tingkat lapangan, pembinaan menjadi bagian yang diperkuat. Petugas dapat melakukan diskusi, memberikan imbauan, hingga menjelaskan risiko kesalahan pelaporan. Hanya apabila edukasi diabaikan atau ditemukan ketidakwajaran signifikan, barulah tindakan lanjutan ditempuh sesuai ketentuan.

Bagi pelaku usaha, aturan ini memberi pesan penting: kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi investasi kejelasan usaha. Dengan kepastian prosedur, potensi sengketa pajak dapat ditekan, sementara negara tetap memperoleh penerimaan secara sehat.

PMK 111/2025 mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Pemerintah berharap, perubahan pendekatan ini dapat membentuk ekosistem perpajakan yang lebih seimbang tegas, tetapi edukatif; kuat, namun tetap memberi kepastian bagi setiap wajib pajak.

RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa layanan di Kantor Pelayanan Pajak tetap beroperasi pada Jumat, 2 Januari 2026. Kebijakan ini diambil agar masyarakat yang ingin mengaktifkan akun Coretax tetap mendapatkan pelayanan, meski berada pada masa libur pergantian tahun.

Dalam beberapa hari terakhir, kunjungan wajib pajak meningkat karena Coretax akan menjadi sistem utama untuk berbagai layanan perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 yang mulai diberlakukan tahun depan.

DJP menjelaskan, keberlanjutan layanan pada 2 Januari diharapkan mencegah penumpukan antrean sekaligus memberi ruang bagi wajib pajak yang membutuhkan asistensi langsung.

Sebelumnya, DJP telah menerbitkan pengumuman PENG-54/PJ.09/2025 mengenai batas waktu aktivasi akun serta pembuatan Kode Otorisasi dan Sertifikat Elektronik. Pengumuman tersebut memuat beberapa imbauan penting.

Pertama, wajib pajak dianjurkan melakukan aktivasi lebih awal agar tidak terjadi lonjakan saat memasuki masa pelaporan SPT.

Kedua, proses aktivasi dapat dilakukan mandiri melalui panduan resmi di situs pajak.go.id dan tautan khusus t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Ketiga, bagi wajib pajak yang membutuhkan pendampingan karena kendala teknis, diimbau mengatur waktu kedatangan agar pelayanan berjalan tertib.

Keempat, seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya sehingga masyarakat diminta menghindari calo dan tawaran percepatan layanan berbayar.

Dengan kebijakan ini, DJP berharap transisi ke sistem Coretax berlangsung lebih lancar dan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu lama.

RBDCOTAX, Jakarta: Pengadilan Pajak memasuki periode akhir tahun dengan menyesuaikan agenda persidangan seiring momentum Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selama masa tersebut, persidangan sengketa pajak dijadwalkan rehat sementara, sementara layanan administrasi tetap berjalan sesuai ketentuan.

Penyesuaian agenda ini merujuk pada Pengumuman Nomor PENG-1/SP/2025, yang menetapkan masa reses sidang berlangsung sejak 22 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Persidangan akan kembali digelar secara normal mulai Senin, 5 Januari 2026.

Meski agenda persidangan dihentikan sementara, aktivitas nonpersidangan di lingkungan Pengadilan Pajak tidak ikut terhenti. Seluruh unit kerja dan pegawai tetap menjalankan tugas administratif, pelayanan internal, serta penyelesaian pekerjaan pendukung sesuai jam kerja yang berlaku.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fungsi kelembagaan sekaligus memberi kepastian bagi para pihak yang tengah berproses, termasuk wajib pajak dan kuasa hukumnya, dalam menata ulang agenda pasca-libur panjang.

Dengan tetap berjalannya layanan nonpersidangan, Pengadilan Pajak memastikan bahwa masa akhir tahun tidak menghambat kesiapan administrasi dan penanganan perkara yang akan kembali bergulir pada awal 2026.

Pengadilan Pajak juga mengimbau para pihak untuk menyesuaikan jadwal dan memanfaatkan periode ini guna melengkapi dokumen atau persiapan perkara, sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih efektif setelah masa reses berakhir.

RBDCOTAX, Jakarta: Industri otomotif nasional masih mencari momentum untuk kembali melaju. Sepanjang tahun berjalan, pasar kendaraan bermotor belum menunjukkan akselerasi berarti, membuat pelaku usaha menilai insentif fiskal tetap menjadi “mesin starter” yang dibutuhkan agar industri kembali bergerak.

Di tengah tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi, peran pemerintah dipandang krusial untuk menjaga denyut produksi, distribusi, hingga keberlangsungan rantai pasok otomotif dari sektor hulu sampai hilir. Tanpa stimulus yang tepat sasaran, pemulihan dikhawatirkan berjalan lebih lambat.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Jap Ernando Demily, menilai kebijakan insentif terbukti efektif ketika industri berada dalam fase sulit. Ia mengingatkan keberhasilan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 2021 yang kala itu mampu mengangkat penjualan mobil secara signifikan setelah pasar terpukul pandemi.

“Jika melihat kondisi sekarang, pasar belum menunjukkan pertumbuhan positif secara tahunan. Intervensi dari para pemangku kepentingan masih sangat dibutuhkan agar produksi dalam negeri tetap terjaga dan industri otomotif bisa dibangun secara menyeluruh,” ujar Ernando, Senin (22/12/2025).

Menurutnya, situasi saat ini memiliki kemiripan dengan fase pemulihan pascapandemi, ketika permintaan belum sepenuhnya pulih dan industri membutuhkan dorongan awal agar kembali bergerak. Dalam konteks tersebut, insentif fiskal bukan sekadar stimulus jangka pendek, melainkan alat strategis untuk menjaga kesinambungan industri.

“Sejarah menunjukkan insentif fiskal adalah kebijakan krusial untuk menstimulasi pasar. Insentif PPnBM 2021 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal dapat mempercepat pemulihan industri otomotif,” paparnya.

Lebih jauh, Ernando menekankan pentingnya evaluasi arah insentif yang kini difokuskan pada kendaraan elektrifikasi. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya mendorong penjualan sesaat, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional dalam jangka panjang.

“Kita perlu melihat dampaknya secara menyeluruh. Idealnya, insentif tidak hanya menggerakkan pasar, tetapi juga memastikan pertumbuhan industri otomotif nasional berjalan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan oleh Honda. Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menyebut insentif pemerintah masih menjadi faktor penting yang membantu konsumen mengambil keputusan pembelian, terutama di tengah pasar yang melemah.

“Insentif dapat menjadi pendorong permintaan sekaligus mempermudah konsumen dalam memutuskan pembelian kendaraan,” kata Billy.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa target penjualan hingga satu juta unit tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi makro dan daya beli masyarakat. Dalam situasi pasar yang belum solid, insentif dinilai berperan menjaga ritme industri agar tidak kehilangan momentum.

“Pelaku industri tentu berharap kebijakan pemerintah ke depan disusun dengan pertimbangan yang komprehensif, sehingga selaras dengan tujuan jangka panjang industri otomotif nasional dan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.

Dengan pasar yang masih tertahan, suara pabrikan semakin menegaskan satu pesan: insentif fiskal bukan sekadar stimulus, melainkan fondasi penting agar industri otomotif nasional kembali tancap gas.