RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi melakukan penonaktifan massal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik istri yang tercatat sebagai tanggungan dalam Daftar Unit Keluarga (DUK) suami. Kebijakan ini berlaku otomatis berdasarkan data per 25 Januari 2026 dan menjadi bagian dari upaya penyederhanaan administrasi perpajakan keluarga.

Melalui keterangan resminya di media sosial, DJP menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Dengan skema ini, kewajiban perpajakan cukup dijalankan melalui satu pintu, yakni kepala keluarga.

“Langkah ini sebenarnya ditujukan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga kewajiban perpajakan cukup dijalankan melalui satu pintu, yaitu kepala keluarga,” tulis DJP dalam pengumuman resminya, dikutip Jumat (30/1/2026)..

Dengan kebijakan tersebut, istri yang pada tanggal 25 Januari 2026 tercatat sebagai tanggungan suami secara otomatis berstatus wajib pajak nonaktif. Konsekuensinya, kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi hanya dilakukan oleh suami.

DJP menegaskan bahwa perubahan status ini tidak menghapus data perpajakan istri, melainkan hanya menonaktifkan kewajiban administratifnya selama masih tercatat sebagai tanggungan. Artinya, seluruh penghasilan keluarga akan dilaporkan secara terintegrasi melalui NPWP suami.

Meski demikian, DJP tetap membuka opsi bagi istri yang ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah, baik karena memilih pengenaan pajak terpisah (MT) maupun karena status pisah harta (PH). Dalam kondisi tersebut, NPWP istri dapat diaktifkan kembali melalui sistem Coretax.

Proses pengaktifan ulang ini memerlukan tindakan dari kedua belah pihak. Pada akun Coretax milik istri, pengguna perlu masuk ke menu “Profil Saya” dan mengubah kategori profil menjadi MT (Memilih Terpisah) atau PH (Pisah Harta). Selanjutnya, melalui akun Coretax suami, status istri pada DUK harus diubah menjadi “Kepala Keluarga Lain (MT/PH)”.

Setelah pembaruan data tersebut selesai, istri diwajibkan mengajukan permohonan “Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Aktif” yang tersedia di menu “Profil Saya”. DJP menyebut pengajuan ini penting agar sistem kembali mengakui istri sebagai wajib pajak aktif dengan kewajiban pelaporan mandiri.

Kebijakan penonaktifan massal ini menjadi bagian dari penataan administrasi perpajakan berbasis keluarga yang terintegrasi dengan Coretax. DJP berharap langkah tersebut dapat mengurangi duplikasi data, meningkatkan akurasi profil wajib pajak, serta mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah memposisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebagai poros utama dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dan investasi guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini ditempuh di tengah tantangan global dan kebutuhan menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan investasi berjalan dalam satu arah. Menurutnya, sinkronisasi antarkebijakan menjadi kunci agar APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen belanja, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi.

“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Dari sisi fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Penguatan kualitas belanja juga diarahkan untuk menekan potensi kebocoran, sehingga APBN mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Belanja negara dalam APBN 2026 dirancang tidak hanya untuk menopang pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas nasional, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.

Sementara itu, pada sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan arah fiskal. Sinergi ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta menciptakan ruang pembiayaan yang sehat bagi APBN.

Dari sisi investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan investasi. Satgas ini menjalankan mekanisme debottlenecking melalui penyelesaian masalah secara rutin dan terstruktur, sehingga proses investasi tidak terhambat oleh persoalan regulasi maupun administratif.

Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang khusus untuk membahas kendala yang dihadapi pelaku usaha. Forum tersebut menjadi sarana percepatan pengambilan keputusan, sekaligus sinyal bahwa pemerintah aktif menjaga iklim investasi tetap kondusif dan memberikan kepastian bagi investor.

Seluruh instrumen kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka ini, APBN 2026 disusun dengan pendekatan ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam postur APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Angka tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah sebesar Rp666,27 miliar.

Sementara itu, belanja negara dirancang mencapai Rp3.842,73 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp692,99 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sejalan dengan upaya menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal. 

RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini dinilai tidak hanya memberikan keringanan bagi konsumen, tetapi juga berpotensi besar menggerakkan industri manufaktur dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasi atas kebijakan tersebut. Menurutnya, perpanjangan insentif menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat sektor-sektor yang memiliki keterkaitan luas dengan industri nasional.

“Kebijakan PPN DTP ini memberi napas bagi sektor properti dan sekaligus menyentuh banyak subsektor industri. Dampaknya tidak berhenti di pembelian rumah saja, tetapi ikut menggerakkan produksi di dalam negeri,” kata Agus di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025. Melalui aturan ini, pemerintah menanggung 100 persen PPN terutang untuk bagian harga jual hingga Rp2 miliar, dengan batas harga rumah maksimal Rp5 miliar. Program ini berlaku bagi rumah baru siap huni yang diserahkan pertama kali pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026.

Agus menilai, kebijakan ini akan membantu masyarakat khususnya pembeli rumah pertama mengurangi beban pembiayaan. Pada saat yang sama, geliat transaksi properti diperkirakan memicu aktivitas produksi di berbagai industri pendukung.

Sektor properti memiliki rantai pasok yang panjang, mulai dari industri semen, keramik, kaca, logam dasar, hingga furnitur, material bangunan, dan peralatan rumah tangga. Setiap dorongan pada sektor properti otomatis meningkatkan permintaan produk dalam negeri.

“Dengan aktivitas pembangunan yang kembali bergerak, utilisasi pabrik meningkat, serapan tenaga kerja membaik, dan stabilitas produksi di sektor manufaktur bisa terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberlanjutan insentif hingga 2026 memberi kepastian bagi pelaku usaha dalam menyusun rencana investasi dan ekspansi. Industri dinilai memiliki ruang lebih luas untuk memperkuat rantai pasok domestik dan meningkatkan daya saing.

Di tengah ketidakpastian global, kebijakan fiskal seperti PPN DTP dianggap penting sebagai penopang pertumbuhan berbasis permintaan domestik. Sinergi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian dinilai menjadi faktor kunci dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

Agus optimistis, perpanjangan insentif PPN untuk sektor properti akan menjadi instrumen efektif untuk mendongkrak industri sekaligus menjaga daya beli masyarakat, sehingga kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian tetap terjaga. (bl)

RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah kembali merombak cara mengawasi kepatuhan perpajakan. Melalui PMK Nomor 111 Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak lagi menempatkan pengawasan sebagai alat penindakan semata. Sebaliknya, regulasi baru ini menekankan pendekatan dialog, pembinaan, dan kepastian hukum bagi wajib pajak terutama di tengah sistem self-assessment yang menuntut kejujuran pelaporan.

Di balik terbitnya aturan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kewajiban perpajakan tidak membebani, tetapi dipahami. Negara mengakui, tidak sedikit ketidakpatuhan muncul karena ketidaktahuan, bukan niat menghindar. Karena itu, PMK 111/2025 memberi ruang lebih luas bagi edukasi sebelum tindakan korektif diambil.

Dalam aturan ini, DJP tetap memiliki kewenangan penuh melakukan pengawasan. Namun setiap langkahnya diikat prosedur, dokumentasi, serta standar yang jelas. Dengan begitu, wajib pajak mengetahui hak, kewajiban, dan batasan yang dimiliki fiskus. Transparansi menjadi kunci untuk mengurangi kecurigaan, sekaligus membangun kepercayaan.

Menariknya, pengawasan kini tidak hanya menyasar wajib pajak yang sudah terdaftar. Mereka yang seharusnya telah memiliki kewajiban pajak, tetapi belum mendaftar, juga menjadi perhatian. Bukan dalam konteks “memburu”, melainkan memastikan mereka mendapat penjelasan mengenai proses administrasi dan konsekuensi hukumnya.

DJP juga mengusung pendekatan berbasis data. Pengawasan dilakukan setelah penelitian informasi dan aktivitas ekonomi yang terekam dalam sistem. Artinya, setiap undangan klarifikasi, kunjungan, atau surat penjelasan memiliki dasar yang objektif bukan karena perkiraan atau subjektivitas petugas.

Di tingkat lapangan, pembinaan menjadi bagian yang diperkuat. Petugas dapat melakukan diskusi, memberikan imbauan, hingga menjelaskan risiko kesalahan pelaporan. Hanya apabila edukasi diabaikan atau ditemukan ketidakwajaran signifikan, barulah tindakan lanjutan ditempuh sesuai ketentuan.

Bagi pelaku usaha, aturan ini memberi pesan penting: kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi investasi kejelasan usaha. Dengan kepastian prosedur, potensi sengketa pajak dapat ditekan, sementara negara tetap memperoleh penerimaan secara sehat.

PMK 111/2025 mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Pemerintah berharap, perubahan pendekatan ini dapat membentuk ekosistem perpajakan yang lebih seimbang tegas, tetapi edukatif; kuat, namun tetap memberi kepastian bagi setiap wajib pajak.

RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa layanan di Kantor Pelayanan Pajak tetap beroperasi pada Jumat, 2 Januari 2026. Kebijakan ini diambil agar masyarakat yang ingin mengaktifkan akun Coretax tetap mendapatkan pelayanan, meski berada pada masa libur pergantian tahun.

Dalam beberapa hari terakhir, kunjungan wajib pajak meningkat karena Coretax akan menjadi sistem utama untuk berbagai layanan perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 yang mulai diberlakukan tahun depan.

DJP menjelaskan, keberlanjutan layanan pada 2 Januari diharapkan mencegah penumpukan antrean sekaligus memberi ruang bagi wajib pajak yang membutuhkan asistensi langsung.

Sebelumnya, DJP telah menerbitkan pengumuman PENG-54/PJ.09/2025 mengenai batas waktu aktivasi akun serta pembuatan Kode Otorisasi dan Sertifikat Elektronik. Pengumuman tersebut memuat beberapa imbauan penting.

Pertama, wajib pajak dianjurkan melakukan aktivasi lebih awal agar tidak terjadi lonjakan saat memasuki masa pelaporan SPT.

Kedua, proses aktivasi dapat dilakukan mandiri melalui panduan resmi di situs pajak.go.id dan tautan khusus t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

Ketiga, bagi wajib pajak yang membutuhkan pendampingan karena kendala teknis, diimbau mengatur waktu kedatangan agar pelayanan berjalan tertib.

Keempat, seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya sehingga masyarakat diminta menghindari calo dan tawaran percepatan layanan berbayar.

Dengan kebijakan ini, DJP berharap transisi ke sistem Coretax berlangsung lebih lancar dan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya tanpa harus menunggu lama.

RBDCOTAX, Jakarta: Pengadilan Pajak memasuki periode akhir tahun dengan menyesuaikan agenda persidangan seiring momentum Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Selama masa tersebut, persidangan sengketa pajak dijadwalkan rehat sementara, sementara layanan administrasi tetap berjalan sesuai ketentuan.

Penyesuaian agenda ini merujuk pada Pengumuman Nomor PENG-1/SP/2025, yang menetapkan masa reses sidang berlangsung sejak 22 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Persidangan akan kembali digelar secara normal mulai Senin, 5 Januari 2026.

Meski agenda persidangan dihentikan sementara, aktivitas nonpersidangan di lingkungan Pengadilan Pajak tidak ikut terhenti. Seluruh unit kerja dan pegawai tetap menjalankan tugas administratif, pelayanan internal, serta penyelesaian pekerjaan pendukung sesuai jam kerja yang berlaku.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan fungsi kelembagaan sekaligus memberi kepastian bagi para pihak yang tengah berproses, termasuk wajib pajak dan kuasa hukumnya, dalam menata ulang agenda pasca-libur panjang.

Dengan tetap berjalannya layanan nonpersidangan, Pengadilan Pajak memastikan bahwa masa akhir tahun tidak menghambat kesiapan administrasi dan penanganan perkara yang akan kembali bergulir pada awal 2026.

Pengadilan Pajak juga mengimbau para pihak untuk menyesuaikan jadwal dan memanfaatkan periode ini guna melengkapi dokumen atau persiapan perkara, sehingga proses persidangan dapat berjalan lebih efektif setelah masa reses berakhir.

RBDCOTAX, Jakarta: Industri otomotif nasional masih mencari momentum untuk kembali melaju. Sepanjang tahun berjalan, pasar kendaraan bermotor belum menunjukkan akselerasi berarti, membuat pelaku usaha menilai insentif fiskal tetap menjadi “mesin starter” yang dibutuhkan agar industri kembali bergerak.

Di tengah tantangan daya beli dan ketidakpastian ekonomi, peran pemerintah dipandang krusial untuk menjaga denyut produksi, distribusi, hingga keberlangsungan rantai pasok otomotif dari sektor hulu sampai hilir. Tanpa stimulus yang tepat sasaran, pemulihan dikhawatirkan berjalan lebih lambat.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Jap Ernando Demily, menilai kebijakan insentif terbukti efektif ketika industri berada dalam fase sulit. Ia mengingatkan keberhasilan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 2021 yang kala itu mampu mengangkat penjualan mobil secara signifikan setelah pasar terpukul pandemi.

“Jika melihat kondisi sekarang, pasar belum menunjukkan pertumbuhan positif secara tahunan. Intervensi dari para pemangku kepentingan masih sangat dibutuhkan agar produksi dalam negeri tetap terjaga dan industri otomotif bisa dibangun secara menyeluruh,” ujar Ernando, Senin (22/12/2025).

Menurutnya, situasi saat ini memiliki kemiripan dengan fase pemulihan pascapandemi, ketika permintaan belum sepenuhnya pulih dan industri membutuhkan dorongan awal agar kembali bergerak. Dalam konteks tersebut, insentif fiskal bukan sekadar stimulus jangka pendek, melainkan alat strategis untuk menjaga kesinambungan industri.

“Sejarah menunjukkan insentif fiskal adalah kebijakan krusial untuk menstimulasi pasar. Insentif PPnBM 2021 menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal dapat mempercepat pemulihan industri otomotif,” paparnya.

Lebih jauh, Ernando menekankan pentingnya evaluasi arah insentif yang kini difokuskan pada kendaraan elektrifikasi. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak hanya mendorong penjualan sesaat, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional dalam jangka panjang.

“Kita perlu melihat dampaknya secara menyeluruh. Idealnya, insentif tidak hanya menggerakkan pasar, tetapi juga memastikan pertumbuhan industri otomotif nasional berjalan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan oleh Honda. Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menyebut insentif pemerintah masih menjadi faktor penting yang membantu konsumen mengambil keputusan pembelian, terutama di tengah pasar yang melemah.

“Insentif dapat menjadi pendorong permintaan sekaligus mempermudah konsumen dalam memutuskan pembelian kendaraan,” kata Billy.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa target penjualan hingga satu juta unit tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi makro dan daya beli masyarakat. Dalam situasi pasar yang belum solid, insentif dinilai berperan menjaga ritme industri agar tidak kehilangan momentum.

“Pelaku industri tentu berharap kebijakan pemerintah ke depan disusun dengan pertimbangan yang komprehensif, sehingga selaras dengan tujuan jangka panjang industri otomotif nasional dan pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.

Dengan pasar yang masih tertahan, suara pabrikan semakin menegaskan satu pesan: insentif fiskal bukan sekadar stimulus, melainkan fondasi penting agar industri otomotif nasional kembali tancap gas.

RBDCOTAX, Jakarta: Setelah sempat melambat pada Oktober, mesin penerimaan pajak mulai menunjukkan tanda-tanda pemanasan kembali. Memasuki November 2025, kinerja pengumpulan pajak nasional bergerak ke arah yang lebih positif, memberi harapan baru bagi pengelolaan APBN di penghujung tahun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa laju penerimaan pajak pada November mencatat perbaikan nyata dibandingkan bulan sebelumnya. Perkembangan ini dinilai penting karena terjadi di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika domestik yang belum sepenuhnya pulih.

“Kalau kita bandingkan secara bulanan, kinerja pengumpulan pajak di November sudah lebih baik dibandingkan Oktober,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Secara akumulatif, penerimaan pajak bruto hingga November 2025 mencapai Rp1.985,48 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak neto—yang benar-benar masuk ke kas negara setelah dikurangi restitusi tercatat Rp1.634,43 triliun. Angka ini setara 78,7 persen dari target outlook tahun berjalan.

Menariknya, perbaikan tidak hanya terlihat secara nominal, tetapi juga dari sisi momentum. Dibandingkan Oktober, penerimaan pajak neto November tumbuh 2,5 persen secara month to month. Kenaikan ini menjadi sinyal awal bahwa roda ekonomi mulai berputar lebih kencang menjelang akhir tahun.

Dari sisi jenis pajak, kinerjanya masih beragam. PPh Badan tercatat Rp263,58 triliun dan masih tertekan 9 persen, sejalan dengan penyesuaian kinerja korporasi. PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp218,31 triliun atau turun 7,8 persen. Namun, kelompok PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 justru mampu tumbuh 1,4 persen dengan realisasi Rp305,43 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari PPN dan PPnBM menjadi sorotan utama. Hingga November 2025, realisasinya mencapai Rp660,77 triliun. Meski masih tercatat minus 6,6 persen secara tahunan, angkanya melonjak cukup tajam dibandingkan Oktober yang hanya Rp556,61 triliun. Kategori penerimaan lainnya bahkan mencatat lonjakan signifikan, tumbuh 21,5 persen dengan nilai Rp186,33 triliun.

Suahasil menilai PPN dan PPnBM sebagai barometer paling jujur untuk membaca kesehatan ekonomi. Pasalnya, pajak konsumsi hanya akan mengalir jika aktivitas transaksi benar-benar terjadi di lapangan.

“PPN itu tidak bisa direkayasa. Kalau tidak ada transaksi, tidak ada PPN. Jadi ketika PPN mulai membaik, itu tanda ekonomi juga mulai bergerak,” ujarnya.

Dengan tren November yang menguat dan aktivitas ekonomi yang biasanya meningkat di Desember, pemerintah berharap denyut transaksi terus terjaga. Jika momentum ini berlanjut, penerimaan pajak diyakini dapat menutup tahun 2025 dengan fondasi yang lebih kokoh untuk memasuki tahun anggaran berikutnya.

RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperluas pengawasan kepatuhan pajak terhadap kelompok High Wealth Individual (HWI) sebagai bagian dari upaya memperkuat akurasi pelaporan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Langkah ini ditempuh melalui komunikasi langsung dan klarifikasi data antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pengawasan tersebut dilakukan dengan pendekatan persuasif dan berbasis dialog. Menurutnya, DJP tidak semata berfokus pada penegakan, melainkan pada penyelarasan data agar pelaporan pajak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

“Pengawasan ini kami lakukan melalui konsultasi dan komunikasi kepatuhan. Saat ini DJP memiliki data yang semakin lengkap dan perlu dikonfirmasi agar selaras dengan SPT Tahunan yang dilaporkan,” ujar Bimo dalam acara Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba, Selasa (16/12/2025).

Ia menjelaskan, kapasitas data DJP telah berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain data transaksi dan aset, DJP juga telah memiliki akses terhadap informasi kepemilikan manfaat (beneficial owner), yang menjadi dasar penting dalam analisis kepatuhan pajak kelompok berpenghasilan tinggi.

Bimo menilai masih terdapat kesenjangan pemahaman di sebagian kalangan wajib pajak mengenai luasnya data yang dimiliki otoritas pajak. Persepsi tersebut, menurutnya, kerap menyebabkan pelaporan SPT belum sepenuhnya mencakup seluruh potensi pajak yang seharusnya dilaporkan.

Lebih lanjut, DJP melihat penguatan pengawasan terhadap HWI sebagai bagian dari agenda reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Kepatuhan pajak kelompok berpenghasilan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan sistem perpajakan dan mendukung fungsi fiskal negara.

“Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi,” kata Bimo.

Ke depan, DJP memastikan akan terus mengoptimalkan pengawasan berbasis data yang disertai komunikasi intensif dengan wajib pajak. Melalui pendekatan ini, DJP berharap kepatuhan sukarela kelompok HWI dapat meningkat secara berkelanjutan seiring dengan penguatan tata kelola perpajakan nasional.