RBDCOTAX, Jakarta: Indonesia mencatat capaian baru di bidang transparansi fiskal global setelah resmi menduduki peringkat pertama dunia dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) versi 2.1 yang diperbarui pada 11 Mei 2026.
Dalam laporan terbaru tersebut, Indonesia berhasil menggeser Korea Selatan yang sebelumnya menempati posisi teratas. Pada edisi 2024 dan 2025, Indonesia masih berada di peringkat kedua dunia.
Berdasarkan data resmi GTETI, Indonesia memperoleh skor keseluruhan 79,9 dari 100 atau meningkat 6,5 poin dibandingkan penilaian sebelumnya. Kenaikan tersebut menunjukkan penguatan kualitas pelaporan dan transparansi belanja perpajakan nasional.
Capaian Indonesia tercermin dari tingginya skor di hampir seluruh dimensi penilaian. Untuk aspek Ketersediaan Publik, Indonesia meraih skor 18 dari 20. Pada dimensi Kerangka Kelembagaan, Indonesia memperoleh 15,3 poin, sedangkan Metodologi dan Cakupan mencapai 19 poin.
Sementara itu, pada aspek Data Deskriptif, Indonesia mencatat skor 15,6 poin, dan untuk Penilaian Belanja Perpajakan memperoleh 12 poin. Hasil tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sistem pelaporan belanja perpajakan paling transparan di dunia.
Posisi Indonesia kini berada di atas sejumlah negara maju seperti Australia yang menempati peringkat ketiga dengan skor 76,3, Belanda di posisi keempat dengan skor 75,5, Kanada di peringkat kelima dengan skor 72,9, serta Jerman di posisi keenam dengan skor 72,2.
Pencapaian ini dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat transparansi fiskal, khususnya terkait penyediaan informasi insentif perpajakan yang terbuka dan akuntabel kepada masyarakat.
GTETI sendiri merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang secara khusus menilai kualitas pelaporan belanja perpajakan atau tax expenditure secara global. Penilaian dilakukan berdasarkan keteraturan, cakupan, metodologi, hingga kualitas laporan belanja perpajakan masing-masing negara.
Indeks tersebut dikembangkan bersama oleh Council on Economic Policies dan German Institute of Development and Sustainability sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi fiskal internasional.
Keberhasilan Indonesia disebut tidak lepas dari pembenahan serius yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dalam penyusunan Laporan Belanja Perpajakan. Sejak 2023, laporan tersebut bahkan telah memperoleh predikat “Advanced” dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas transparansi fiskal dengan mengacu pada rekomendasi BPK dan berbagai standar internasional agar laporan belanja perpajakan semakin komprehensif dan mudah diakses publik.