RBDCOTAX, Jakarta: Mahkamah Agung (MA) resmi melantik Prof. (HC) Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak., M.M., M.Hum., C.A. sebagai Ketua Pengadilan Pajak untuk masa jabatan 2026–2031 di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., di hadapan jajaran pejabat peradilan dan undangan dari berbagai instansi.
Rangkaian acara diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Pengadilan Pajak oleh Sekretaris sekaligus Panitera Pengadilan Pajak.
Dalam keputusan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menetapkan pengangkatan Triyono Martanto sebagai Ketua Pengadilan Pajak dengan masa jabatan lima tahun sejak pengucapan sumpah jabatan.
Keputusan Presiden itu ditetapkan di Jakarta pada 13 April 2026 sebagai dasar hukum pelantikan dan pengangkatan pimpinan baru di lingkungan Pengadilan Pajak.
Memasuki prosesi inti, Ketua Mahkamah Agung memandu langsung pengucapan sumpah jabatan. Sebelum mengucapkan sumpah, Triyono terlebih dahulu menyatakan kesediaannya untuk mengemban amanah jabatan tersebut.
“Bersediakah Saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama Saudara?” tanya Ketua Mahkamah Agung dalam prosesi tersebut.
“Bersedia,” jawab Triyono sebelum mengucapkan sumpah jabatan dengan penuh kesungguhan.
Dalam sumpahnya, ia berkomitmen untuk tidak menerima maupun menjanjikan sesuatu kepada pihak manapun dalam menjalankan tugas, serta menjaga integritas dan independensi dalam menegakkan hukum.
Ia juga menyatakan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berjanji menjalankan jabatan secara jujur, saksama, dan adil tanpa membeda-bedakan pihak.
Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan pemasangan kalung jabatan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai simbol resmi pengangkatan.
Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di Pengadilan Pajak yang diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum di bidang perpajakan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Prosesi pelantikan ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” sebagai bentuk penghormatan dan komitmen pengabdian kepada negara.