RBDCOTAX, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat langkah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022. Aturan ini dirancang untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kelompok wajib pajak strategis.
Dalam aturan tersebut, pengawasan diartikan sebagai kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang sudah, belum, maupun akan dilakukan wajib pajak.
Untuk memperjelas fokus, DJP membagi dua kategori utama yakni wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya.
Wajib Pajak Strategis
Kelompok strategis terdiri dari wajib pajak yang berada di bawah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Madya. Selain itu, wajib pajak dengan NPWP pusat di KPP Pratama yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak atau memenuhi kriteria khusus juga masuk dalam kategori ini.
DJP menerapkan dua instrumen utama dalam pengawasan, yakni Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).
• PPM berfokus pada kepatuhan formal dan material di tahun pajak berjalan.
• PKM menitikberatkan pada analisis tahun-tahun sebelumnya, termasuk laporan keuangan hingga isu transfer pricing.
Skema baru ini berlaku untuk berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangan DJP, mulai dari PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, hingga PBB.
Penetapan wajib pajak strategis dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP berdasarkan usulan KPP Pratama, dan harus diterbitkan paling lambat tujuh hari kerja sejak usulan diterima.
Status ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperbarui sesuai kebutuhan.Melalui mekanisme tersebut, DJP menegaskan komitmennya menjaga penerimaan negara tetap optimal. Dengan pengawasan yang lebih sistematis dan menyasar wajib pajak strategis, kebocoran pajak diharapkan dapat ditekan sekaligus memperkuat kepatuhan secara menyeluruh.
