RBDCOTAX, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi pegawai pajak yang menyalahgunakan jabatan. Ia memastikan siap memecat siapa pun yang terbukti melakukan pemalakan atau aksi premanisme terhadap wajib pajak.
“Sejak awal saya sudah bilang, fraud sedikit pun akan saya tindak, bahkan saya pecat,” ujar Bimo dengan nada tegas dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (20/10/2025).
Pernyataan keras itu muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan adanya dugaan aksi premanisme oleh seorang Account Representative (AR) di KPP Tigaraksa, Banten. Dugaan itu mencuat usai laporan yang masuk melalui kanal Lapor Pak Purbaya.
Bimo mengaku telah menginstruksikan Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) untuk menelusuri laporan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa informasi awal masih terbatas karena laporan disampaikan melalui pesan singkat.
“Laporannya belum lengkap. Kami harus klarifikasi dan konfirmasi langsung kepada pelapor agar bisa tahu siapa yang dimaksud dan sejauh mana indikasinya,” jelasnya.
Bimo menerangkan, setiap laporan yang masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya dikelompokkan menjadi dua: laporan perbaikan kebijakan dan laporan administratif. Bila laporan itu mengandung unsur kecurangan, maka akan langsung diproses melalui unit anti-fraud DJP dan sistem Whistleblowing Kementerian Keuangan.
“Kalau memang signifikan dan terbukti, kami tak akan ragu tindak. Tapi pelapor juga harus menyampaikan bukti konkret, supaya prosesnya cepat dan akurat,” kata Bimo.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas laporan tersebut. Ia bahkan berjanji akan turun langsung memastikan KPP Tigaraksa bersih dari oknum yang bertingkah bak preman.
“Minggu depan harus sudah bersih, nggak boleh ada premanisme. Kalau benar ada yang maksa-maksa minta duit, itu sudah kebangetan,” tegas Purbaya.
Langkah cepat DJP ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi pajak tidak main-main. Bimo menegaskan, era pegawai pajak yang arogan sudah lewat. Kini DJP berkomitmen membangun budaya pelayanan yang berintegritas dan transparan.
“Pegawai pajak bukan penguasa, tapi pelayan. Kepercayaan masyarakat itu modal utama kami, dan tidak boleh dirusak oleh oknum,” tutupnya.