RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah menyiapkan langkah fiskal agresif untuk memastikan ekonomi nasional tumbuh kuat hingga akhir 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa seluruh instrumen anggaran negara diarahkan agar manfaatnya lebih terasa langsung oleh masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas sektor usaha.
Suahasil menuturkan bahwa langkah pertama yang ditempuh pemerintah adalah menata ulang struktur belanja negara. Kementerian Keuangan disebut telah melakukan penyisiran anggaran sejak awal tahun untuk mengurangi kegiatan yang dinilai kurang relevan, sehingga ruang fiskal dapat dialihkan ke program-program yang memberikan dampak nyata. “Fokus kita adalah memastikan setiap rupiah bekerja untuk kepentingan rakyat,” ujarnya, dikutip Minggu (23/11/2025).
Hasil efisiensi anggaran tersebut digunakan untuk mendanai sejumlah program prioritas baru di tahun 2025, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Program-program tersebut menjadi salah satu pondasi untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas SDM, serta mendorong aktivitas ekonomi di tingkat masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga menggenjot percepatan belanja APBN yang nominalnya mencapai Rp3.500 triliun. Percepatan ini diharapkan menjadi mesin penggerak berbagai sektor ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta menekan tingkat kemiskinan. Suahasil menyebut percepatan belanja bukan sekadar penyaluran anggaran, melainkan upaya memastikan realisasi anggaran dapat menstimulasi ekonomi secara langsung pada kuartal-kuartal akhir tahun.
Tak hanya melalui belanja negara, pemerintah juga mengintervensi sisi moneter dengan menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di perbankan, dari posisi sebelumnya di Bank Indonesia. Penempatan tersebut didesain untuk memperkuat likuiditas perbankan, menurunkan suku bunga kredit, dan mendorong masuknya investasi baru akibat pembiayaan yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha.
Wamenkeu memandang bahwa kebijakan fiskal harus berjalan berdampingan dengan reformasi struktural untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Pemerintah disebut terus memperkuat fondasi ekonomi melalui pengembangan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur yang menopang produktivitas dunia usaha. Belanja APBN yang setara 14 persen dari PDB diarahkan untuk mendukung delapan program prioritas nasional, termasuk hilirisasi industri yang dinilai sebagai motor penguatan ekonomi jangka panjang.
Menurut Suahasil, kombinasi efisiensi anggaran, percepatan belanja, dan dukungan likuiditas menjadi kunci untuk menjaga arah ekonomi nasional tetap positif. Pemerintah berharap strategi tersebut dapat menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif pertumbuhan yang bukan hanya tercermin pada angka PDB, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.