IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan penegakan hukum di sektor pajak dan cukai akan menjadi ujung tombak pencapaian target pendapatan negara tahun depan. Strategi ini disiapkan menyusul kenaikan target RAPBN 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun, naik Rp5,9 triliun dari rancangan sebelumnya era Sri Mulyani Indrawati.
Dari total itu, penerimaan pajak tetap dipatok Rp2.357,7 triliun, sementara sektor kepabeanan dan cukai dinaikkan menjadi Rp336 triliun dari sebelumnya Rp334,3 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sedikit terkerek menjadi Rp459,2 triliun.
“Cukai pada dasarnya nanti akan kita tegakkan penegakan hukum. Di pajak juga begitu. Across the board kita jalankan, dan itu yang menghasilkan tambahan penerimaan Rp5,9 triliun,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jumat (26/9/2025).
Penegasan terbesar diarahkan pada pemberantasan rokok ilegal yang selama ini menggerogoti penerimaan negara. Purbaya memastikan operasi akan diperluas dan dilakukan secara intensif. “Kita mulai tangkepin. Saya ingin yang gelap-gelap itu hilang, sehingga penerimaan cukai bisa lebih tinggi,” tegasnya.
Selain itu, pengawasan impor juga akan diperketat melalui pemeriksaan acak pada jalur hijau bea cukai, yang selama ini jarang tersentuh pemeriksaan fisik. “Biasanya jalur ini enggak diperiksa. Sekarang kita randomize, sehari bisa 10 atau lebih. Jadi tidak ada lagi ruang main-main,” tambahnya.
Dengan kombinasi penguatan di pajak dan cukai, Purbaya optimistis tambahan penerimaan Rp5,9 triliun dapat terealisasi tanpa harus menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif baru.