Purbaya Ancam Bongkar Jaringan Mafia di DJP dan Bea Cukai: “Era Main Selundupan Sudah Tamat!”

Foto: Istimewa

RBDCOTAX, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melempar sinyal keras: tak ada lagi ruang aman bagi mafia pajak dan penyelundupan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dalam waktu dekat, ia memastikan akan ada “gelombang penangkapan besar-besaran” terhadap oknum nakal di dua lembaga strategis tersebut.

“Kalau sektor riil dijaga, barang-barang selundupan saya tutup. Yang suka main selundupan saya tangkap. Sebentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya tidak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya, Presiden,” tegas Purbaya di Jakarta, Sabtu (16/10/2025).

Purbaya menyebut, langkah ini merupakan bagian dari gerakan nasional menertibkan sistem penerimaan negara yang selama ini bocor akibat praktik kotor di lapangan. Ia menilai, penyelundupan rokok, tekstil, dan produk baja menjadi sumber kebocoran pajak sekaligus biang kerok menurunnya daya saing industri nasional.

“Rokok ilegal, tekstil ilegal, baja ilegal—semuanya merusak. Industri dalam negeri kita yang kerja jujur jadi korban. Ini harus dihentikan total,” ujarnya lantang.

Menurutnya, selama bertahun-tahun jaringan mafia ekonomi ini bekerja rapi, bahkan diduga dilindungi sejumlah oknum aparat. “Saya sudah dengar sendiri dari pegawai Bea Cukai, ada yang ikut melindungi keluar-masuknya barang selundupan. Kalau Dirjen saya bintang tiga, dan yang di belakangnya bintang empat, saya laporkan langsung ke Presiden,” ungkapnya.

Purbaya mengaku tak akan ragu mengorbankan siapa pun demi memulihkan integritas institusi fiskal negara. “DJP dan Bea Cukai harus bersih. Dua lembaga ini jantung penerimaan negara. Kalau jantungnya kotor, seluruh tubuh ekonomi kita bisa lumpuh,” katanya tegas.

Target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp2.189,3 triliun, namun hingga awal Oktober 2025 baru terealisasi 62,4 persen. Sementara dari sektor bea dan cukai, realisasi baru 73,4 persen dari target Rp301,59 triliun per akhir September 2025. Purbaya menilai, angka itu bisa melonjak bila kebocoran dan penyelundupan berhasil dihentikan.

“Kalau penyelundupan berhenti, industri tumbuh, penerimaan pajak ikut naik. Negara tidak perlu menaikkan tarif, cukup tutup bocorannya saja,” ujarnya.

Langkah “bersih-bersih” ini menjadi peringatan nyata bahwa era kompromi telah berakhir. Di bawah komando Purbaya, Kementerian Keuangan tampaknya siap menyalakan alarm perang melawan mafia ekonomi yang selama ini nyaman bermain di balik seragam institusi negara.

Tags: No tags

Comments are closed.