
RBDCOTAX, Jakarta: Banjir besar yang melanda Aceh dan Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga menghentikan operasional sejumlah kantor pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan proses evakuasi pegawai dan keluarga terdampak menjadi prioritas utama.
“Beberapa unit kerja DJP di Aceh dan Sumatera Utara terdampak banjir dan saat ini sedang dalam proses penanganan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, Selasa (2/12/2025).
Layanan Pajak Terhenti, Ratusan Berkas Administrasi Diselamatkan
Di Sumatera Utara, banjir memaksa KPP Pratama Sibolga dan KP2KP Pandan menutup pelayanan tatap muka sejak 28 November 2025. Hingga kini belum ada kepastian kapan kantor tersebut dapat beroperasi kembali. Petugas terpantau mengevakuasi arsip dan peralatan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Gelombang banjir juga meluas ke Aceh dan membuat deretan kantor pajak lainnya terpaksa menghentikan layanan. Lokasi terdampak mencakup KPP Pratama Langsa, KP2KP Karang Baru, KP2KP Blangkejeren, KPP Pratama Lhokseumawe, KP2KP Lhoksukon, KP2KP Aceh Singkil, KP2KP Sigli, KP2KP Takengon, hingga KP2KP Rimba Raya.
Meski pintu kantor ditutup, DJP memastikan layanan daring tetap berjalan. Pegawai yang berada di zona aman diminta tetap aktif memberikan konsultasi melalui kanal digital.
DJP Aktifkan Protokol Darurat
Rosmauli menegaskan bahwa DJP telah mengaktifkan seluruh prosedur keberlangsungan operasional. Mulai dari pengalihan layanan ke kantor terdekat hingga penataan sementara workflow administrasi untuk memastikan wajib pajak tetap terlayani.
“Kami pastikan layanan administrasi perpajakan bisa segera pulih. Mekanisme darurat sudah bekerja penuh agar tidak terjadi kekosongan pelayanan,” jelasnya.
Kapal Patroli Bea Cukai Jadi Jalur Logistik
Di tengah keterbatasan akses darat, Bea Cukai ikut turun tangan. Kapal patroli mereka dilibatkan untuk mengangkut bantuan darurat bagi pegawai dan keluarga yang terisolasi.
“Yang utama adalah keselamatan dan kebutuhan dasar warga. Kami memastikan seluruh dukungan logistik benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto.
DJP menegaskan bahwa pemulihan layanan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan. Informasi lebih lanjut akan disampaikan begitu situasi membaik.

