RBDCOTAX, Jakarta: Pemerintah memposisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebagai poros utama dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dan investasi guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini ditempuh di tengah tantangan global dan kebutuhan menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan investasi berjalan dalam satu arah. Menurutnya, sinkronisasi antarkebijakan menjadi kunci agar APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen belanja, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi.
“Saya pikir nanti kalau tiga sistem itu, sistem fiskal, moneter, dan investasi sudah jalan baik, kita bisa tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Dari sisi fiskal, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan belanja negara agar dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Penguatan kualitas belanja juga diarahkan untuk menekan potensi kebocoran, sehingga APBN mampu memberikan dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Belanja negara dalam APBN 2026 dirancang tidak hanya untuk menopang pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Fokus diarahkan pada peningkatan produktivitas nasional, pembangunan infrastruktur strategis, serta penguatan sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.
Sementara itu, pada sektor keuangan, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan bank sentral agar kebijakan moneter sejalan dengan arah fiskal. Sinergi ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta menciptakan ruang pembiayaan yang sehat bagi APBN.
Dari sisi investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mengatasi berbagai hambatan investasi. Satgas ini menjalankan mekanisme debottlenecking melalui penyelesaian masalah secara rutin dan terstruktur, sehingga proses investasi tidak terhambat oleh persoalan regulasi maupun administratif.
Setiap pekan, pemerintah menggelar sidang khusus untuk membahas kendala yang dihadapi pelaku usaha. Forum tersebut menjadi sarana percepatan pengambilan keputusan, sekaligus sinyal bahwa pemerintah aktif menjaga iklim investasi tetap kondusif dan memberikan kepastian bagi investor.
Seluruh instrumen kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam kerangka ini, APBN 2026 disusun dengan pendekatan ekspansif namun tetap terukur, dengan fokus pada delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam postur APBN 2026, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun. Angka tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah sebesar Rp666,27 miliar.
Sementara itu, belanja negara dirancang mencapai Rp3.842,73 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp692,99 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sejalan dengan upaya menjaga kredibilitas dan kesinambungan fiskal.