RBDCOTAX, Jakarta: Ekonom Celios Bhima Yudhistira langsung mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak terjebak euforia jabatan barunya. Ia menegaskan, pekerjaan rumah yang menumpuk harus segera dibereskan, terutama beban yang selama ini menekan masyarakat menengah ke bawah.
“Pertama, ringankan dulu beban rakyat. Dari pajak sampai pungutan yang bikin konsumsi rumah tangga tersendat. Itu yang paling mendesak,” kata Bhima, Selasa (9/9/2025).
Bhima juga mengkritik jor-joran insentif fiskal yang nilainya mencapai Rp530 triliun per tahun. Menurutnya, fasilitas pajak hingga dua dekade justru menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang diuntungkan?
“Jangan-jangan insentif ini hanya jadi privilege korporasi besar tanpa kontribusi nyata bagi lapangan kerja,” sindirnya.
Tak berhenti di situ, Bhima mendorong audit ketat terhadap perusahaan penerima keringanan pajak. Ia menekankan, laporan keuangan mereka harus diverifikasi, bukan sekadar klaim investasi.
“Kalau mereka tidak benar-benar menyerap tenaga kerja, buat apa negara mengorbankan penerimaan?” ujarnya.
Soal utang, Bhima menilai Purbaya perlu lebih kreatif. “Bayangkan, kita keluar Rp800 triliun setahun hanya untuk bunga utang. Kalau dibiarkan, tahun depan bebannya makin menjerat. Renegosiasi dan restrukturisasi harus jadi pilihan,” tegasnya.
Bhima pun menyinggung persoalan sensitif: rangkap jabatan di lingkaran Kemenkeu. Ia menilai praktik tersebut tidak bisa ditoleransi. “Wamenkeu yang masih menerima gaji dari BUMN lewat posisi rangkap harus ditertibkan. Itu jelas-jelas konflik kepentingan,” tegasnya.
Menurut Bhima, langkah berani inilah yang akan menentukan apakah Purbaya mampu mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menegakkan disiplin fiskal. “Kalau hanya kosmetik, pasar tidak akan percaya,” pungkasnya.